Bojonegoro melimpah minyaknya, tapi kok masih seperti ini. Nasib-Nasib Bojonegoroku.. Prihatin dan sedih aku.

DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pengelolaan Blok Cepu

BOJONEGORO - Tak kunjung optimalnya produksi minyak di Blok Cepu, tampaknya, membuat wakil rakyat geregetan. Sebanyak 20 anggota Komisi VII DPR kemarin (5/9) langsung menginspeksi sumber minyak di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, yang dikelola Mobil Cepu Limited (MCL).

Anggota komisi yang membawahkan bidang energi dan sumber daya mineral itu juga mengadakan pertemuan tertutup dengan manajemen MCL. Turut hadir wakil dari BP Migas dan ExxonMobil. Hasilnya, Komisi VII DPR meminta agar pemerintah segera meninjau ulang pe­ngelolaan Blok Cepu.

Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie menegaskan, sampai saat ini anak perusahaan ExxonMobil itu belum bisa memenuhi target pemerintah. Sebab, hingga kini produksi yang dihasilkan hanya 2.000 barel per hari. Semestinya, MCL yang mulai berproduksi pada 31 Agustus lalu tersebut sekarang sudah bisa menyemburkan 15 ribu-20 ribu barel minyak per hari.

Rencana itu pun molor dari jadwal. Sesuai Plan of Development (POD) 2006, MCL berjanji menghasilkan 20 ribu barel per hari pada 31 Desember 2008. ''MCL sudah molor delapan bulan. Sudah begitu, hasilnya juga belum maksimal 20 ribu barel per hari,'' tegasnya setelah pertemuan. ''Ini menjadi bukti bahwa MCL tidak mampu memenuhi janjinya sesuai plan di awal,'' ujarnya.

Komisi VII DPR juga tidak yakin Exxon bisa menepati janji mencapai produksi puncak 165 ribu barel per hari pada 15 Maret 2013. Gelagat itu tercium karena MCL selalu gagal memenuhi target. ''Bahkan, produksi awal pada 31 Agustus lalu muncul setelah ada ultimatum dari BP Migas. Karena itu, target 165 ribu barel per hari, tampaknya, sulit dicapai,'' tegasnya.

Berkaitan dengan itu, komisi VII akan meminta agar pemerintah meninjau ulang perjanjian pengelolaan Blok Cepu. Dia menilai pemerintah terlalu toleran kepada Exxon. ''Kami juga akan meminta kejelasan kepada pemerintah mengapa menunjuk Exxon, bukan Pertamina,'' kata politikus PAN itu.

Komisi VII juga menyoroti banyaknya tenaga kerja asing di MCL. Menurut dia, saat ini ada 120 tenaga asing, bahkan jumlahnya bertambah karena ada yang belum terdaftar. ''Jumlah itu berlebihan karena gajinya mengacu pada standar dolar,'' katanya.

Sebelumnya, BP Migas juga menyoroti timpangnya perjanjian pengelolaan (joint of agreement/JoA) Blok Cepu antara PT Pertamina (Persero) dengan ExxonMobil. Bahkan, BP Migas bersedia memfasilitasi pertemuan Pertamina dengan Exxon bila memang perjanjian itu akan direvisi.

Kepala BP Migas Priyono mengakui, JoA Blok Cepu adalah yang terburuk. Itu terlihat dari minimnya kesempatan Pertamina dalam pengambilan keputusan. Padahal, perusahaan migas pelat merah tersebut memiliki 45 persen saham.

Dalam mengelola Cepu, MCL bermitra dengan Pertamina. Komposisi kepemilikan masing-masing 45 persen dan 10 persen untuk perusahaan daerah. Merujuk data terkini, Blok Cepu mengandung 735,0 juta barel minyak dan 5,920 miliar kaki kubik gas.

Di tempat terpisah, External Relation Manager MCL Dedy Afidic mengungkapkan, pihaknya terus berusaha mencapai target produksi. ''Produksi baru lima hari. Jadi, 20 ribu barel per hari tidak mungkin dilakukan secara langsung,'' jelasnya kepada Radar Bojonegoro (Jawa Pos Group) kemarin (5/9)